Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Beri Peringatan ke BUMD dan BLUD Berkinerja Buruk, PT PRPP Satu-satunya yang Rapor Merah
SEMARANG — Peringatan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Ia menegaskan setiap perusahaan daerah harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan pendapatan, bukan justru menjadi beban fiskal.
PT PRPP Jadi Satu-satunya BUMD dengan Kinerja Merah
Hasil evaluasi sementara menunjukkan PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih berada dalam kategori rapor merah. Kondisi ini menjadi sorotan serius karena perusahaan daerah tersebut tercatat terus membukukan kerugian dari tahun ke tahun.
Alih-alih membiarkan kinerjanya terus terpuruk, Pemprov Jateng telah menyiapkan strategi penyelamatan. Kawasan PRPP direncanakan dikembangkan menjadi pusat kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diharapkan mampu menjadi ikon baru provinsi.
Strategi Pemprov: Genjot Investor dan Terobosan Direksi
Untuk merealisasikan pengembangan kawasan tersebut, pemerintah mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ahmad Luthfi menyatakan pihaknya akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perusahaan sekaligus mendorong jajaran direksi agar mampu menghadirkan terobosan dalam pengelolaannya.
Menurutnya, peningkatan performa BUMD tidak hanya bertujuan memenuhi target perusahaan semata. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dampak ke Warga: Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik
Dengan meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan pendanaan yang lebih besar. Dana tersebut nantinya dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.
Peringatan ini menjadi sinyal bagi seluruh direksi BUMD dan BLUD untuk segera berbenah. Evaluasi mendalam bersama dewan pengawas di bawah kendali Sekda akan menjadi pintu masuk bagi perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan daerah yang masih tertinggal.
