PLN Batam dan Anak Usaha Dirombak Jelang Lebaran, Sumber Internal: "Abaikan Arahan Danantara, Ada Abuse of Power"
JAWA TENGAH — Keputusan perombakan manajemen di lingkungan anak usaha PLN itu memunculkan pertanyaan besar di internal perusahaan. Pasalnya, tindakan Darmawan Prasodjo itu dianggap bertentangan dengan komitmennya sendiri yang sebelumnya menyatakan akan menunggu arahan dari Danantara—badan pengelola investasi pemerintah—sebelum mengisi jabatan strategis.
Kronologi Perombakan yang Dianggap Prematur
Seorang sumber di PLN Pusat membocorkan bahwa perombakan terjadi pada pekan terakhir Maret 2025, tepatnya dua hingga tiga hari sebelum Lebaran. Dalam momen tersebut, Darmawan mengganti jajaran direksi dan komisaris di PLN Batam, serta melakukan pergantian direksi di PLN NPC yang merupakan anak usaha dari subholding PLN Nusantara Power.
"Padahal alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ujar sumber tersebut kepada Suara Pembaharuan, Selasa (15/4).
Ironisnya, lanjut sumber itu, RUPS PLN Holding saja belum dilakukan. Bahkan, tujuh direksi yang masa jabatannya diperpanjang sejak November lalu—termasuk Darmawan Prasodjo dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly—hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi.
Posisi Strategis Diisi Eks GM yang Baru Pensiun
Kejanggalan lain terletak pada sosok pengganti. Posisi Direksi PLN NPC yang disebut setara dengan Senior Manager di Unit Induk justru diisi oleh Murdifi, mantan General Manager PLN UID Jawa Agung yang resmi pensiun sebagai pegawai per 1 April 2025.
"Pejabat direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan di tengah ketidakpastian status hukum para petinggi PLN yang belum mendapatkan pengukuhan resmi dari pemegang saham.
Tekanan untuk Presiden Prabowo: Saatnya Ganti Dirut PLN?
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya mempertimbangkan perombakan jajaran direksi PLN, termasuk mengganti Darmawan Prasodjo. Ia menyoroti ketimpangan kebijakan di sejumlah BUMN lain yang lebih dulu berganti kepemimpinan.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira saat ditemui sesaat akan bertolak ke Jakarta.
Menurutnya, masih banyak kader mumpuni yang bisa memimpin perusahaan setrum pelat merah tersebut. "Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia," tambahnya.
Dugaan Korupsi Masih Diselidiki Polri
Tekanan terhadap Darmawan Prasodjo bukan hanya soal perombakan internal. Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri mengaku telah melaporkan berbagai dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut hingga kini masih berstatus penyelidikan.
"Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutup Yudhistira.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dan perombakan yang dinilai prematur tersebut. Publik menanti sikap Kementerian BUMN yang selama ini konsisten melakukan penyegaran di tubuh perusahaan pelat merah.